Sinergi Pusat dan Daerah: Ketua DPR RI Dampingi Ketua PAFI Kalteng dalam Dialog Strategis Kesehatan dan Sosial – Rabu (28/5/2025)

Sinergi Pusat dan Daerah

Sinergi Pusat dan Daerah Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Ketua DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah pada Rabu, 28 Mei 2025. Dalam agenda tersebut, Ketua DPR RI didampingi langsung oleh Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kalimantan Tengah untuk menggelar dialog strategis bersama jajaran pemerintah daerah. Fokus utama dari kunjungan ini adalah membahas isu-isu penting terkait pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial masyarakat.

Menyatukan Visi dan Misi Pelayanan Kesehatan

Kunjungan ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi antara pembuat kebijakan nasional dan pelaksana program di daerah. Ketua DPR RI menegaskan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam dialog terbuka tersebut, Ketua PAFI Kalteng menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi tenaga farmasi dan layanan kefarmasian di daerah, mulai dari keterbatasan fasilitas, distribusi obat yang tidak merata, hingga kurangnya dukungan pelatihan bagi tenaga farmasi di pelosok.

PAFI menekankan pentingnya peran apoteker dan tenaga farmasi dalam menjamin akses obat yang aman dan berkualitas. Ketua PAFI Kalteng juga mengusulkan pembentukan pusat pelatihan farmasi terpadu di provinsi tersebut untuk memperkuat kompetensi tenaga lokal.

Sinergi Pusat dan Daerah Sorotan terhadap Ketenagakerjaan Tenaga Kesehatan

Dalam kesempatan itu, masalah ketenagakerjaan di sektor kesehatan juga menjadi topik krusial. Banyak tenaga kesehatan di daerah, termasuk apoteker, yang masih berstatus honorer atau kontrak dengan jaminan kerja yang minim. Ketua DPR RI menyampaikan bahwa pihak legislatif tengah mendorong regulasi yang lebih berpihak pada tenaga kesehatan, termasuk peningkatan status kerja dan kesejahteraan.

Ketua PAFI Kalteng menyuarakan pentingnya pemerataan kesempatan kerja bagi lulusan farmasi, terutama di wilayah pedalaman yang kekurangan tenaga medis. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan tenaga farmasi dalam kebijakan publik harus ditingkatkan agar keputusan yang diambil dapat menyentuh aspek teknis dan praktis di lapangan.

Pembahasan Jaminan Sosial dan Perlindungan Profesi

Jaminan sosial bagi tenaga farmasi juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan perlindungan sosial yang memadai seperti BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan pensiun. Ketua DPR RI menegaskan bahwa perlu ada intervensi kebijakan untuk memastikan seluruh tenaga medis, termasuk tenaga farmasi, terakomodasi dalam sistem jaminan sosial nasional.

Ketua PAFI Kalteng menambahkan bahwa organisasi profesi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendataan, verifikasi, dan distribusi informasi terkait tenaga farmasi. Ia berharap kolaborasi ini dapat menjamin masa depan profesi farmasi yang lebih cerah dan terlindungi.

Dukungan Pemda dan Harapan Bersama

Pemerintah daerah menyambut positif kunjungan ini dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan organisasi profesi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengapresiasi peran aktif PAFI dalam membina tenaga farmasi serta mengawal kualitas pelayanan kefarmasian di seluruh wilayah.

Dialog ini ditutup dengan kesepakatan bersama untuk membentuk forum komunikasi lintas sektoral antara DPR RI, PAFI, dan pemerintah daerah guna memastikan tindak lanjut dari hasil diskusi. Ketua DPR RI menyatakan bahwa hasil kunjungan ini akan dibawa ke tingkat pembahasan nasional untuk menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Penutup

Kunjungan ini menandai sebuah langkah maju dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam isu-isu strategis seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Keterlibatan PAFI Kalteng sebagai mitra aktif dalam diskusi membuktikan bahwa organisasi profesi memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Harapan besar tertuju pada terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.